JAKARTA - Jika Anggota fraksi Parta Demokrat Mulyadi, mengungkapkan bahwa posisi ketua DPR yang dijawab Marzukie Alie tidak bisa digeser hanya karena ada desakan ataupun mosi tidak percaya, tidak demikian halnya dengan Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin. Menurutnya sebagai bagian dari demokrasi, setiap warga negara berhak menuntut mundur Marzuki Alie dari jabatannya.

Dihubungi secara terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan, adalah hak setiap warganegara untuk menuntut mundur sebagai bagian dari demokrasi. Namun pihak yang menuntut mundur hendaknya juga paham, bahwa adalah hak orang yang dituntut mundur untuk tidak mau mundur. Karena pada dasarnya, setiap jabatan adalah kewajiban dan amanah yang harus dilaksanakan.

"Pihak yang menuntut mundur hendaknya juga paham, bahwa adalah hak orang yang dituntut mundur untuk tidak mau mundur. Karena pada dasarnya, setiap jabatan adalah kewajiban dan amanah yang harus dilaksanakan. Jadi memang harus dipahami dulu segala sesautunya," ucap Irmanputra.

Selain itu, tambahnya, budaya mundur juga tidak lazim di Indonesia. Orang yang menuntut boleh jadi berpikir, bahwa orang yang dia tuntut mundur kinerjanya mengecewakan. Tapi orang yang dituntut mundur boleh juga berpendapat, bahwa dia bekerja baik dan akan lebih baik lagi jika tidak mundur.

"Lagipula, budaya di Indonesia ini aneh. Orang yang mundur justru lebih dipukuli habis-habisan, jadi kan lebih bagus dia tidak mundur dan jalankan kewajibannya lebih baik lagi," tandasnya. (amn)